Santri dan Warga NU Diminta Kawal Program Dana Desa

Demak, Asli Muhammadiyah

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) dan Transmigrasi? Marwan Ja’far meminta kepada santri, warga NU, dan masyarakat secara umum untuk ikut mengawal proses pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa dari kementerian yang dipimpinnya. Hal tersebut untuk agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program membuahkan hasil maksimal sesuai dengan amanat Undang Undang.

“Kami mengharap para santri, kiai dan warga NU untuk senantiasa mengawal dana desa yang sudah dicairkan ke desa-desa,” katanya pada acara Haul Masyayikh Pondok Pesantren Fathul Huda Karanggawang Sidorejo Sayung, Demak, Jawa Tengah, Ahad (1/5).

Santri dan Warga NU Diminta Kawal Program Dana Desa (Sumber Gambar : Nu Online)

Santri dan Warga NU Diminta Kawal Program Dana Desa

Marwan menambahkan, program yang berpihak pada desa tersebut dianggapnya sangat membantu perkembangan dan peningkatan ekonomi, karena selain untuk pembangunan infrastruktur, Dana Desa juga bisa untuk Badan Udaha Milik Desa (BUMDes) yang hasilnya akan dikembalikan untuk desa tersebut.

Asli Muhammadiyah

“Dengan jadinya jalan-jalan di desa memudahkan transportasi dikarenakan itu merupakan persyaratan utama kelangsungan ekonomi perdesaan,” tambahnya.

Sementara itu panitia yang juga dewan guru Pesantren Fathul Huda Taslim Arif mengatakan, haul yang berjalan tiap tahunnya tersebut sebelumnya sudah diawali dengan berbagai kegiatan di antaranya khatmil qur’an bil ghaib (hafalan) dan bin nadhar (tartilan) putra dan putri, serta tahlil secara bergiliran yang dilakukan baik oleh santri maupun alumni sejak tanggal 28 April lalu.

Asli Muhammadiyah

“Alhamdulillah tiap tahun sebelum acara puncak seperti hari ini sudah dilakukan semaan Al-Qur’an dan tahlil terlebih dahulu baik bil ghaib maupun bin nadhar secara bergantian selama 3 hari yang dibaca oleh santri, alumni maupun masyarakat sekitar,” terang Taslim.

Selain Mendes Marwan Ja’far, Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua Jatman Jawa Tengah KH Zaini Mawardi, Ketua PCNU Demak KH Musadad Syarif, Ketua MUI Demak KH Moh Asyiq, Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang KH Dzikron Abdullah, anggota DPRRI H Fahan Subchi, bupati terpilih H Moh Natsir, ketua DPRD H Nurul Muttaqin, dan Muspida Demak. (A. Shiddiq Sugiarto/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Asli Muhammadiyah Fragmen, PonPes Asli Muhammadiyah

Muslimat NU Siap Cari Solusi Persoalan Perempuan Indonesia

Jakarta, Asli Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Hj Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, pada tahun 2025-2035 Indonesia diperkirakan akan mengalami persoalan kependudukan dengan meningkatnya jumlah manusia karena usia produktif lebih besar daripada usia yang ditanggung.

Menurut dia, sebenarnya hal itu menggembirakan karena akan menambah produktivitas bangsa kita, tapi di sisi lain dihadapkan Pekerjaan Rumah yang cukup banyak. Misalnya kejahatan seksual terhadap anak mulai dari incest (hubungan seksual sesama saudara) maupun pedofilia (kejahatan seksual terhadap anak) dan penjualan anak.

Muslimat NU Siap Cari Solusi Persoalan Perempuan Indonesia (Sumber Gambar : Nu Online)

Muslimat NU Siap Cari Solusi Persoalan Perempuan Indonesia

“Jika asusmsinya anak-anak itu berusia 5 tahun sekarang ini, maka pada tahun 2025, mereka berumur 24 tahun,” katanya saat pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Muslimat NU di Aula Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (28/5).

Asli Muhammadiyah

Menurut Khofifah, dengan asumsi seperti itu mereka sudah sarjana, bahkan S2. Seyogyanya pada saat itu bangsa Inidonsia tengah memaknai kehidupan dengan berbagai prestasi dan keunggulan kompetitif.

Muslimat NU, kata Khofifah, mengajak melakukan perenungan bersama dan saksama dengan pertanyaan, berapa anak yang terganggu secara psikologis yang akan terbawa sampai dewasa? “Muslimat NU insya Allah siap membantu mencari solusi bersama elemen bangsa? yang lain,” katanya.

Asli Muhammadiyah

Begitu pula dengan PR bangsa yang lainnya. Khofifah menyebutkan, saat ini mungkin ada 40 persen anak di bawah usia 19 tahun mengalami kehamilan di luar nikah. Kemudian persoalan aborsi (menggugurkan kandungan), makin lama makin menunjukkan peningkatan. “Menurut media, aborsi di salah satu kabupaten di Sumenep, harganya 15 ribu rupiah sampaia 20 ribu,” terangnya.

Maka, kata dia, apa yang akan dialami bangsa ini jika inputnya seperti itu. “Sekali lagi, Muslimat NU siap dengan elemen bangsa lain untuk mencari solusinya,” tegasnya, “saat ini Muslimat NU tengah melakukan Pelatihan Reproduksi untuk Remaja pesantren salaf di Jawa dan luar Jawa,” sambungnya.

Khofifah juga menyebutkan, ibu-ibu Muslimat NU senang mengaji, senang istighosah, tapi secar ekonomi, usaha mereka di pasar, misalnya sering tidak berjalan dengan baik karena tidak modal. Kalaupun ada modal usaha, mereka harus kepada rentenir yang “mencekik”.

Rakernas dan Mukernas Muslimat NU dibuka Wakil Presiden RI Boediono. Hadir pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Ketua Umum PP GP Ansor, Ketua Umum Fatayat NU Ida Fauziyah.

Kegiatan bertema “Khidmah Muslimat NU untuk Indonesia Bermartabat" tersebut melibatkan sekitar 1500 Pengurus Muslimat NU se-Indonesia dan perwakilan luar negeri ini akan berlangsung sampai 1 Juni. (Abdullah Alawi)

(Abdullah Alawi)

?

Dari Nu Online: nu.or.id

Asli Muhammadiyah Jadwal Kajian, Fragmen, Pendidikan Asli Muhammadiyah

Mengamputasi Kebijakan 5 Hari Sekolah (1)

Oleh Suwendi

Senin 17 Juli 2017 besok merupakan hari pertama masuk sekolah di seluruh peloksok negeri ini. Seluruh siswa baik pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah kembali masuk sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan. Tak terkecuali siswa lama, siswa baru pun pada masing-masing jenjang mulai beraktivitas belajar. Tetapi, di sebagian daerah akan diperoleh pengalaman yang berbeda, terutama pada beberapa daerah yang akan menerapkan kebijakan 5HS (Lima Hari Sekolah) pada layanan pendidikan sekolah (SD/SMP dan SMA/SMK), atas dasar Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud ini berisi tentang penyelenggaraan 5HS, yakni sekolah selama 8 (delapan) sehari selama 5 (lima) hari dalam sepekan sehingga setidaknya 40 (empat puluh) jam aktivitas belajar di sekolah melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler. Konon, Permendikbud ini didasarkan atas kepentingan untuk peningkatan pendidikan karakter siswa, di samping untuk memenuhi beban kerja guru.

Permendikbud 23/2017 ini telah menghabiskan energi seluruh komponen anak bangsa, mulai praktisi, pengamat, ulama, pimpinan ormas hingga pengambil kebijakan pendidikan di negeri ini. Pro dan kontra di mana-mana. Hingga, tak tanggung-tanggung, Presiden RI pun telah turut serta mengambil bagian dari kebijakan ini. Permendikbud yang kurang aspiratif ini, baik pada proses penyusunan yang tidak banyak melibatkan Kementerian/Lembaga lain, lebih-lebih unsur masyarakat pendidikan keagamaan, maupun tidak dipedulikannya penolakan dari berbagai ormas dan lembaga, tampaknya akan “kekeh” dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun ajaran baru 2017 ini. Tentu, ini merupakan sebuah kebijakan yang sama sekali tidak mencerminkan aspirasi banyak pihak. Sangat dipaksakan.

Mengamputasi Kebijakan 5 Hari Sekolah (1) (Sumber Gambar : Nu Online)

Mengamputasi Kebijakan 5 Hari Sekolah (1)

Jika pada pekan akhir Ramadan lalu, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin yang didampingi Mendikbud, Muhadjir Effendy, di Istana Negara menyatakan bahwa akan dilakukan penataan regulasi atas Permendikbud ini dengan Peraturan Presiden, maka tampaknya itu tidak menyurutkan pemberlakuan kebijakan 5HS ini. Secara regulatif, Permendikbud 23/2017 tetap berlaku, sebab belum pernah ada pembatalan secara yuridis baik, misalnya, dengan adanya Permendikbud baru maupun Peraturan Presiden atau Keputusan lainnya yang menganulir Permendikbud 23/2017 tersebut. Pada posisi ini, tampaknya Mendikbud Muhadjir Effendy bersikeras dan belum ada tanda-tanda atau niatan untuk menerbitkan Permendikbud baru yang membatalkan Permendikbud 23/2017 ini, meski penolakan dari berbagai daerah, ormas, lembaga telah muncul di mana-mana. Sebagaimana diberitakan oleh beberapa media (semarak.news.com), hingga momentum silaturahmi di pondok pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang (27/6), Mendikbud ditengarai mengajak pimpinan pesantren dan lembaga pendi

Asli Muhammadiyah

dikan untuk mendukung kebijakan Permendikbud 23/2017 ini. Tetapi, pengasuh pesantren Denanyar KH Abdul Salam Shohib pun menolak kebijakan itu.

Asli Muhammadiyah

Berbagai pertimbangan atas penolakan Permendibud 23/2017 telah disampaikan dengan berbagai argumen dan alasan dari hal yang sangat fundamental hingga teknis-operasional. Tidak hanya faktor filosofi pendidikan dan kebijakan, tetapi juga pertimbangan faktor riil di lapangan dari berbagai daerah yang sangat tidak memungkinkannya penerapan kebijakan ini pun, telah disampaikan oleh khalayak. Sesungguhnya, penolakan ini bukan disebabkan karena Mendikbud Muhadjir Effendi itu merupakan kader Muhammadiyah sehingga NU atau ormas lainnya perlu menolak kebijakan ini. Sama sekali tidak. Akan tetapi, penolakan ini didasarkan atas implikasi kebijakan yang berdampak sangat luas bagi anak bangsa di negeri yang kita cintai ini, yang semestinya harus menjadi pertimbangan prinsip.

Gesekan waktu belajar siswa antara untuk sekolah dan layanan pendidikan keagamaan pun telah disampaikan secara terbuka, lengkap dengan data-data yang valid dan akurat. Penulis sendiri telah menyajikan sejumlah tulisan terkait ini, lengkap dengan data-datanya. Berdasarkan data EMIS Kementerian Agama RI, setidaknya ada 17.006.288 santri pada pendidikan keagamaan Islam yang akan terganggu dengan kebijakan Permendikbud ini. Mereka terdiri atas 3.649.396 santri pondok pesantren yang mengaji kitab kuning merangkap sebagai siswa pada sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA); 6.000.062 santri pada Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 7.356.830 santri pada pendidikan Al-Quran (TKA, TPA, dan TQA). Pada aspek lembaga pendidikan keagamaan Islam, setidaknya ada 225.719 lembaga yang terkena imbas, yang terdiri atas 14.293 pondok pesantren yang menyelenggarakan kajian kitab kuning sekaligus melakukan layanan pendidikan sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA); 76.566 Madras

ah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 134.860 pendidikan Al-Quran yang terdiri atas TKA (Taman Kanak-kanak Al Quran), TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), dan TQA (Ta’limul Quran lil Awlad). Pada aspek pendidik pada layanan pendidikan keagamaan Islam setidaknya ada 1.386.426 orang, yang terdiri atas 322.328 pendidik pada pondok pesantren, 443.842 pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 620.256 pendidik pada pendidikan Al Quran yang terdiri atas TKA, TPA, dan TQA (Ta’limul Quran lil Awlad).

Demikian juga, kebijakan Permendikbud itu sangat mengganggu atas penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas Islam, yakni Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Setidaknya terdapat 77.336 lembaga madrasah (RA: 27.999, MI: 24.560, MTs: 16.934 dan MA: 7.843), 820.839 guru madrasah (RA: 48.596, MI: 269.460, MTs: 265.784, MA: 236.999), dan 9.252.437 siswa madrasah (RA: 1.231.101, MI: 3.565.875, MTs: 3.160.685, dan MA: 1.294.776). Semua itu akan terkena dampak kontraproduktif atas kebijakan Permendikbud 23/2017. Kini dalam durasi 6 (enam) hari belajar dalam satu minggu, dengan menggunakan kurikulum 2013 siswa MI kelas 5-6 belajarnya hingga pukul 13.00; siswa MTs belajar hingga pukul 14.30; dan siswa MA belajar hingga pukul 17.00. Bahkan, siswa MA dengan peminatan keagamaan berada di madrasah hingga pukul 18.00-19.00. Pendidikan umum berciri khas Islam (RA, MI, MTs, MA) ini di samping menyelesaikan beban kurikulum mata-mata pelajaran pendidikan umum seb

agaimana sekolah, juga mengajarkan 5 (lima) mata pelajaran agama sebagai pengembangan ciri khas agama Islam, yakni Alquran-Hadits, Akidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Jika layanan pendidikan madrasah ini diwajibkan dengan mengikuti kebijakan Permendikbud 23/2017, maka siswa yang mengikuti pendidikan madrasah ini akan semakin larut dan sama sekali tidak akan efektif.

Sebenarnya, menurut hemat penulis, ketidaksetujuan atas Permendikbud itu sama sekali bukan terkait dengan gagasan besar penguatan pendidikan karakter. Semua masyarakat menyetujui pendidikan karakter itu. Akan tetapi, masyarakat menolak atas kebijakan 5HS, karena itu bersinggungan dengan layanan pendidikan lain serta berbagai pertimbangan lainnya. Oleh karenanya, kebijakan 5HS itu tidak identik dengan isu Pendidikan Karakter; dan pendidikan karakter tidak mesti harus diselenggarakan dengan kebijakan 5HS. Menolak kebijakan 5HS bukan berarti menolak kebijakan pendidikan karakter. Demikian juga, menerima kebijakan pendidikan karakter bukan berarti menerima kebijakan 5HS. (bersambung…)

*) Pengurus Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT)

Dari Nu Online: nu.or.id

Asli Muhammadiyah Fragmen, Pesantren Asli Muhammadiyah

Tahun Kelahiran NU Tertulis di Soko Masjid Menara Kudus

Kudus, Asli Muhammadiyah. Tahun kelahiran Nahdlatul Ulama sudah tercatat pada soko (tiang penyangga) Masjid Al Aqsha Menara Kudus, Jawa Tenah. Pada soko tersebut tertulis kalimat Arab yang berbunyi “matatil bid’ah biqiyami hujjah liahlis sunniyah" yang ditulis oleh pengusaha ubin Kudus KH Ahmad Kamal.

Tahun Kelahiran NU Tertulis di Soko Masjid Menara Kudus (Sumber Gambar : Nu Online)

Tahun Kelahiran NU Tertulis di Soko Masjid Menara Kudus

“Kalimat itu kalau dihitung per huruf abjadnya berjumlah 1344 sesuai tahun kelahiran NU dari hitungan Hirjiyah. Bila sampai tahun 1435 H ini? berarti sudah tepat NU diperingati harlah ke-91,” kata Mustasyar PBNU KH Sya’roni Ahmadi dalam acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-91 NU di Aula MANU Banat Kudus, Kamis (15/5) malam.

Mbah Syaroni, sapaan akrabnya, mengingatkan kembali supaya harlah NU diperingati berdasarkan hitungan Hijriyah, yakni pada 16 Rajab 1344 yang bertepatan 31 januari 1926. Di sampaing itu, peringatan harlah NU tidak perlu diubah menggunakan kata “Hari Ulang Tahun (HUT)”.

Asli Muhammadiyah

“Rahasianya, istilah harlah itu dari kata maulid, sedangkan HUT itu sama saja dengan Haul. Kalau haul berarti memperingati kematian padahal NU tidak mati,”jelas.

Hikmah peringatan harlah NU, menurut pengasuh pengajian rutin Jum’at pagi di Masjid Menara Kudus, adalah untuk mengulangi semangat baru dalam berjuang. Biasanya nafsu seseorang itu senang hal? baru sehingga harlah NU sangat penting diperingati.

Asli Muhammadiyah

“Semoga perjuangan ke depan, NU tetap menjadi jam’iyyah yang besar dan jaya memperjuangkan kemaslahatan ummat,” ujar Mbah Sya’roni yang diamini semua pengurus NU yang hadir.

Sementara itu, Ketua PCNU Kudus H Abdul Hadi menegaskan, NU pada masa kepemimpinannya ini akan menata kepengurusan di semua tingkatan serta memperkuat lembaga.

“PCNU Kudus juga akan membangun sumber daya manusia yang kuat melalui penguatan bidang pendidikan,” tandasnya saat menyampaikan sambutan harlah. (Qomarul Adib/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Asli Muhammadiyah IMNU, Fragmen Asli Muhammadiyah

Kader Muda NU Pati Promosikan Buku Motivasi Kuliah lewat Radio

Pati, Asli Muhammadiyah. Buku yang ditulis kader muda NU yang tergabung dalam Sanlat dan BPUN Pati ini berisikan motivasi-motivasi kuliah. Selain itu dilengkapi dengan informasi kuliah, yaitu profil kampus, informasi beasiswa, jurusan dan lain sebagainya.

Demikian disampaikan Abdul Afif Elmuflich, koordinator pembuatan buku, ketika selesai menyampaikan motivasi kuliah di radio 101 PAS FM Pati Jl. Raya Pati Kudus Km. 3, Ahad (02/2).

Kader Muda NU Pati Promosikan Buku Motivasi Kuliah lewat Radio (Sumber Gambar : Nu Online)

Kader Muda NU Pati Promosikan Buku Motivasi Kuliah lewat Radio

Afif juga menyatakan bahwa buku ini juga dilengkapi dengan tips-tips memilih jurusan, cara memperoleh beasiswa dan cara menggali bakat-bakat yang terpendam.

Asli Muhammadiyah

“Buku ini bukan hanya untuk kalangan pelajar Pati, namun jika pelajar di luar kota Pati menginginkan dapat menghubungi Panitia. Buku ini merupakan hasil kreativitas kader muda NU yang tergabung dalam Alumni Sanlat dan BPUN bimbingan Mata Air dan Gerakan Pemuda Ansor. Kami menginginkan agar generasi Muda NU dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan tidak terbayang-bayang oleh biaya,” ungkapnya.

Ia juga menerangkan, jika para pelajar ada yang memesan dapat menghubungi ke nomor: 08985849379 dengan harga 25 ribu rupiah. “Selain itu, para pelajar yang ingin melanjutkan kuliah juga dapat bergabung di Grup Facebook BPUN Expo Kampus. Di grup tersebut para pelajar bisa shearing-shearing terkait dunia kampus dan memperoleh informasi terkait kuliah,” tandas afif. (Nur Sholikhin/Abdullah Alawi)

Asli Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Asli Muhammadiyah Jadwal Kajian, Fragmen Asli Muhammadiyah

Upaya Ma’arif NU Kokohkan Karakter Generasi Bangsa

Jakarta, Asli Muhammadiyah. Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) menggelar peluncuran Perkemahan Wirakarya Pramuka Maarif NU Nasional (Perwimanas), pada Sabtu (23/3) di Gedung PBNU Kramat Raya Jakarta Pusat.?

Perwimanas yang tahun ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua, mengusung tema “Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, Kokohkan Karakter Generasi Bangsa”.

Upaya Ma’arif NU Kokohkan Karakter Generasi Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)

Upaya Ma’arif NU Kokohkan Karakter Generasi Bangsa

Ketua Lembaga Maarif NU, KH Arifin Junaidi mengatakan Perwimanas 2 akan dihelat pada 18-23 September 2017, bertempat di Lapangan Tembak AKMIL Salaman dan Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah.

Perwimanas 2 akan diikuti sekitar 5000 orang putra-putri utusan dari SAKO Pramuka Ma’arif NU, Koordinator Daerah se-Indonesia, dan peserta peninjau dari luar negeri. Peserta adalah para pelajar dan murid NU yang berasal dari Sekolah dan Madrasah Ma’arif NU tingkat SMTA (SMA, SMK dan MA).

Perwimanas 2 diadakan bersamaan dengan Peringatan Hari Lahir LP Maarif NU, dijadwalkan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut juga akan digelar Apel Siaga NKRI yang diikuti 15 ribu orang terdiri dari 10 ribu murid Maarif NU se-Jawa Tengah dan 5 ribu peserta Perwimanas se-Indonesia.

Asli Muhammadiyah

Selanjutnya selama lima hari pelaksanaan Perwimanas, akan diisi berbagai kegiatan, di antaranya Olimpiade Aswaja An-Nahdliyah, Halaqah Pendidikan dan Kebangsaan, Seminar HIV dan Kesehatan Reproduksi, Jurnalistik dan ICT.

Selain itu juga Pameran Pendidikan dan Karya Sekolah/Madrasah, bimbingan ibadah rohani dan kultum, karnaval budaya, lokakarya kepramukaan, wisata religi dan pendiri NU, pentas seni dan tari, aksi Baktimu Padamu Negeri, dan olahraga dan senam Islam Nusantara. (Kendi Setiawan/Fathoni)

Asli Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Asli Muhammadiyah Olahraga, Fragmen Asli Muhammadiyah

Menghormati Perbedaan Pendapat atas Puasa Bulan Rajab

Alhamdulillah saat ini, kita semua memasuki bulan mulia Rajab. Sebagaimana yang jamak kita jumpai, sebagian besar umat Islam di Dunia memuliakannya dengan berpuasa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh panutan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita jumpai pula sebagian kelompok yang mengingkari puasa di bulan mulia Rajab dengan berbagai alasan pendapatnya.

Bagi saya, kedua kelompok yang memiliki pemahaman bahwa puasa di bulan Rajab adalah hukumnya sunnah, ataupun kelompok yang memiliki pemahaman bahwa puasa di bulan Rajab adalah bidah, maka keduanya semua dianggap telah memasuki wilayah ijtihad. Antara membolehkan dan melarang. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah saling menghormati antar kedua kelompok tersebut. Bahwa keduanya sama-sama memasuki sabda Nabi SAW: "Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala." (HR Muslim)

Hadits tersebutlah yang menjadi dalil, semenjak Rasulullah SAW bersabda sampai saat ini dapat kita simpulkan: Rasulullah telah menetapkan bahwa di dalam agama ini memiliki pintu ijtihad yang senantiasa terbuka untuk menghasilkan hukum yang belum pernah dibahas secara jelas dalam alQuran dan asSunnah. Adanya kesempatan ijtihad tersebut, secara tidak langsung juga membuka pintu lain yaitu ikhtilaf (perbedaan). Tidak lain adalah karena; ketika Allah SWT telah mempersilahkan hambaNya untuk berijtihad, maka tidak dapat dipungkiri pula telah mempersilahkan hambaNya untuk berikhtilaf pula dalam persoalan tersebut.

Ketika Allah SWT telah mensyariatkan wilayah ijtihad dan membuka wilayah ikhtilaf, namun perlu diketahui bersama bahwa ikhtilaf tersebut adalah ikhtilaf taawuni (berbeda namun tetap berdampingan saling membantu), bukan ikhtilaf yang menjadikan perpecahan serta permusuhan antara ummat. Ikhtilaf yang muncul karena ijtihad (antara dua golongan) sama-sama mendapatkan pahala semuanya. Baik ijtihad tersebut benar ataupun tidak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW di atas. Apakah keterangan ini masih memunculkan syak atau keraguan wahai saudaraku? apakah masih diantara kita yang meragukan sabda Rasulullah SAW?!

Menghormati Perbedaan Pendapat atas Puasa Bulan Rajab (Sumber Gambar : Nu Online)

Menghormati Perbedaan Pendapat atas Puasa Bulan Rajab

Hakikat keberadaan ijtihad dan ikhtilaf perlu senantiasa dipahami terus-menerus keberadaannya, sebagaimana telah dipahami oleh generasi ummat muslimin terdahulu. Tidak lain supaya tidak menimbulkan fitnah antar muslim dalam beragama. Karena kesalahan memahami tersebut akan menjadikan kita senantiasa berada dalam ikhtilaf permusuhan, bukan ikhtilaf perdamaian. Sering kita jumpai bersama perbedaan pendapat yang menjadikan antara kelompok saling bermusuhan dengan sama-sama memegang teguh pendapat masing-masing. Padahal, hal tersebut telah bertentangan dengan hikmah Ilahiyyah yang telah diletakkan di dalam Islam, yaitu adanya Ittifaq (kesepakatan) dan Ikhtilaf (perbedaan) dalam Ijtihad.

Dari pemahaman tersebut, seyogyanya bagi kita untuk bersikap tasamuh (toleran) dalam menghadapi perbedaan hasil ijtihad antara kelompok. Sudah sepatutnya bagi kita untuk menjaga lisan kita dari ucapan ataupun klaim yang tidak baik, seperti: menyalahkan, menyesatkan, membidahkan atau mengufurkan. Karena hal tersebut sekali lagi mengingkari Ijtihad kelompok lain, yang mana pintu Ijtihad senantiasa terbuka sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah shollallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih yang harus menjadi teladan adalah apa yang telah dikatakan oleh Imam Syafii rodliyallahu anhu: "Pendapatku benar, namun mengandung kemungkinan salah, pendapat yang lain salah, namun mengandung kemungkinan benar".

Kebetulan, saya adalah termasuk kelompok sebagian besar muslimin yang meyakini kebenaran Ijtihad bahwa puasa di bulan mulia Rajab adalah sunnah hukumnya. Itulah Ijtihad kami. Ketika kami berijtihad, dan ijtihad kami salah, dan ketika kalian berijtihad dan benar, tetap kami mendapatkan pahala satu dan Allah telah memuliakan kalian dengan dua pahala. Lantas apa yang menjadikan kalian ingkar sedangkan diantara kita sama-sama mendapatkan pahala dan perbedaan diantara kita adalah hikmah Ilahiyyah yang telah ditetapkan adanya oleh Rosulallah shollallahu alaihi wasallam? Kalau kita telah mengetahui bahwa di dunia ini ada salah dan benar, maka tidak perlu lagi diperdebatkan. Cukup sama-sama berijtihad, dan bukankah perkara ijtihadi pasti memiliki konsekuensi untuk adanya ikhtilaf?

Asli Muhammadiyah

Untuk itu, orang yang merasa sudah dalam posisi benar harus dapat menerima bahwa dirinya bisa jadi dalam posisi yang salah. Begitupula orang yang dinilai salah bisa jadi dalam posisi yang benar. Perlu kita ingat bersama bahwa Rahmat Kasih sayang Allah SWT sangatlah luas dan mempersilahkan kita untuk berada disemua wilayah rahmatNya. Lantas mengapa perlu dipersempit lagi rahmatNya?

Barangkali perlu kita ingat kembali bahwa, bahwa diantara kaidah agama Islam yang tidak ada perbedaan antara ulama adalah: bahwa prinsip dasar dalam hukum atas persoalan yang berbeda terdapat hukum yang berbeda pula. Bisa jadi suatu perkara mubah beralih menjadi haram lantaran ditempuh dengan jalan haram, begitupula perkara mubah bisa menjadi mandub bahkan wajib ketika wasilah perkara tersebut adalah perkara mandub atau wajib. Semua perkara -yang belum disinggung secara jelas dalam alQuran dan asSunnah- dihukumi sesuai dengan jalan atau wasilah yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Ketika seseorang beramal dalam satu perkara dan tidak terdapat hukum di dalam syariat mengenai nash qothi atas amalan tersebut, maka kita lihat kembali wasilah dan ghoyah (hasil akhir) atas amal tersebut. Ketika hasil akhirnya adalah bertentangan dengan syariat; yakni terdapat mashiyat, mengandung kemungkaran, maka perkara mubah menjadi harom. Adapun ketika kita pandang suatu amalan baru yang belum dikenal baik dizaman shohabat atau tabiin dan generasi setelahnya, namun setelah kita menyaksikan dan memandangnya menghasilkan perkara yang positif, didalamnya terkandung perkara yang diridloi oleh Allah SWT baik terkait dengan perkara mandub atau wajib, maka perkara mubah tersebut akan berubah menjadi sunnah atau wajib. Pengambilan hukum seperti itu telah disepakati oleh para Ulama semuanya sebagaimana yang telah dibahas dalam perkara adDzaroi. Terlebih puasa di bulan mulia Rajab, selain memiliki dalil yang kuat berupa nash sunnah, juga telah menjadi amalan turun menurun dari ulama salaf.

Asli Muhammadiyah

Daripada itu, seyogyanya ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat baik dari amalan atau aktifitas mereka yang berbeda-beda, maka yang kita kedepankan adalah melihat hasil akhir atas aktifitas mereka. Apakah hasil akhir amalan tersebut sesuai dengan warna ketaatan atau warna kemashiyatan?

Selamat berpuasa di bulan mulia Rajab. Semoga kita semua diberi keberkahan di bulan mulia ini, dan diberi keberkahan umur dapat berjumpa dengan bulan Ramadhan. Amien. Wallahu Warosuluh alam.

?

Taufiq Zubaidi, Warga NU Sudan

?

Dari Nu Online: nu.or.id

Asli Muhammadiyah Warta, Fragmen, Quote Asli Muhammadiyah