Sabtu, 27 Januari 2018

Aliansi Rakyat Jepara Desak DPRD Sahkan Ranperda Pendidikan Keagamaan

Jepara, Asli Muhammadiyah. Aliansi Rakyat Jepara Menggugat yang terdiri ratusan orang dari Forum Madrasah Diniyyah (Formadin), Lakpesdam NU Jepara, GP Ansor Jepara, PC PMII Jepara dan BEM Unisnu Jepara, Senin (23/12) pagi mendatangi kantor DPRD Jepara. Mereka mendesak DPRD segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pendidikan keagamaan nonformal. 

Perjalanan Ranperda itu terkatung-katung hampir satu tahun. “Kami merasa Ranperda ini dipolitisasi DPRD. Padahal DPRD sendiri yang menginisiasi. Namun dalam perjalanannya ketetepan itu ditunda,” tegas salah seorang juru bicara aliansi, Akhmad Makhalli, Senin (23/12).

Aliansi Rakyat Jepara Desak DPRD Sahkan Ranperda Pendidikan Keagamaan (Sumber Gambar : Nu Online)
Aliansi Rakyat Jepara Desak DPRD Sahkan Ranperda Pendidikan Keagamaan (Sumber Gambar : Nu Online)

Aliansi Rakyat Jepara Desak DPRD Sahkan Ranperda Pendidikan Keagamaan

Ia menyatakan ada yang rancu terkait hasil rapat paripurna DPRD 21 November lalu di mana Ranperda itu akan disahkan Desember. Tetapi rapat gabungan fraksi yang digagas ketua DPRD Jepara H Yuli Nugroho membatalkan kesepakatan itu.

Asli Muhammadiyah

Mereka beralasan, proses pengajuannya sudah telat selain Ranperda perlu penyempurnaan kembali. Padahal bocoran dari Pansus dan Banleg Ranperda sudah sempurna. Ranperda juga sudah disosialisasikan dan dinyatakan ideal, tambahnya.

Asli Muhammadiyah

Aliansi NU itu semakin tidak percaya dengan alasan ketua DPRD. Pasalnya, dalam laporan komisi-komisi meski Ranperda pendidikan keagamaan dianggap telat tetapi pihak DPRD masih bisa memasukkan penambahan anggaran dalam proyek pembangunan jalan di dua titik desa Bawu kecamatan Batealit dan desa Karanggondang kecamatan Mlonggo sebesar 400 juta melalui komisi A.

Ketua DPRD telah melakukan pembohongan publik. Sebab dari keterangan Pansus yang Makhalli terima, pihak yang menghambat pengesahan Ranperda itu tidak lain ialah ketua DPRD. 

Selain desakan agar Ranperda segera disahkan, aliansi juga menuntut penundaan rapat paripurna saat Ranperda tidak diikutkan dalam pembahasan. “Kami juga menuntut ketua DPRD Jepara mundur dari jabatannya karena kami anggap telah melakukan pembohongan publik,” pinta Makhalli. (Syaiful Mustaqim/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Asli Muhammadiyah Makam, Kajian Islam Asli Muhammadiyah

Menarik

Asli Muhammadiyah disini maksudnya bukan membedakan mana yang asli atau bukan, tetapi kita saling menguatkan bahwa kita sama sama islam dan kita Bersaudara


EmoticonEmoticon

Nonaktifkan Adblock Anda

Perlu anda ketahui bahwa admin situs Asli Muhammadiyah sangat membenci AdBlock karena dengan adanya iklan maka situs Asli Muhammadiyah bisa tetap berjalan. Oleh karena itu silahkan nonaktifkan extensi AdBlock anda untuk dapat mengakses situs ini.

Fitur Yang Tidak Dapat Dibuka Ketika Menggunakan AdBlock

  1. 1. Tulisan
  2. 2. Video
  3. 3. Gambar
  4. 4. dll

Silahkan nonaktifkan terlebih dahulu Adblocker anda atau menggunakan browser lain untuk dapat menikmati fasilitas dan membaca tulisan Asli Muhammadiyah dengan nyaman.


Nonaktifkan Adblock